Dianggarkan 1 Juta Uang Saku Peserta Jamnas Pramuka Torut Tapi Ditagih Kontribusi 6 Juta Perorang

TORAJA UTARA - Sistem pembinaan kepramukaan di Toraja Utara makin amburadul menjelang persiapan mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Nasional Cibubur, Minggu (3/7/2022). 

Pasalnya, semua peserta harus menanggung beban kekurangan anggaran dari Pemerintah Daerah Toraja Utara. Dimana melalui persuratan pengurus Pusdiklatcab atau panitia, yang berkop surat Kwarcab, memberikan penegasan kepada para kepala sekolah (Kamabigus) untuk segera membayar kontribusi peserta dengan sistem berbagi beban anggaran antara Sekolah dan Orang tua para peserta. 

Baca juga: Kasek Panwaslu Kecamatan Sangalla Selatan Bantah Informasi Penyewaan Meja Milik Pemerintah

Hal ini pun mendapat reaksi tanggapan dari para jajaran senior pramuka Toraja Utara, baik dari para jajaran Pembina maupun para Pamong Pamong Saka. 

Seperti yang diungkapkan oleh Leonard Tolande, melalui sambungan selulernya hari ini, bahwa sistem pembinaan kepramukaan harusnya menjadi kalender tahunan dalam penganggaran daerah sehingga para peserta utusan yang mengikuti kegiatan Nasional tidak terbeban. 

Baca juga: TPP ASN di Toraja Utara 2 Bulan Tidak Terbayar, Anggaran DAU Digunakan Bayar Kegiatan Fisik

"Jamnas, Rainas, ataupun Perkemahan Bakti lainya, yang bersifat pertemuan Nasional dan internasional menjadi kalender tetap, yang sangat perlu untuk diikuti oleh anggota pramuka yang punya kesempatan untuk ikut. Untuk itu harusnya kwartir cabang memasukkan program tersebut ke sistim anggaran daerah melalui APBD", ungkap Leonard Tolande. 

Pimpinan Kwartir cabang dengan model seperti saat ini yang terjadi di Toraja Utara, sepertinya tidak paham sistim penganggaran yang berdampak pada terbebaninya peserta didik/anggota pramuka. Ini sekat pembatasan pembinaan yang harus diterobos sehingga sistem pembinaan bisa berjalan baik, tandas Leonard Tolande.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi di Daerah, KPPN Bantaeng Salurkan 797,76 Miliar Dana APBN Hingga Akhir Agustus 2022

"Pramuka bukan hanya sebatas baris membaris, tapi Pramuka adalah organisasi untuk pembinaan kader kader siap utus dalam berbagai sendi masyarakat. Untuk itulah Negara hadir, untuk itulah Daerah ada mewadahi serta memfasilitasi mereka dengan kesiapan mata anggaran yang sudah diperhitungkan secara matang setiap tahunnya dalam APBD", tegas Leonard Tolande. 

Sementara, untuk diketahui bahwa dalam model proposal yang dikeluarkan oleh pengurus Pusdiklatcab yang diketahui bahkan di tanda tangani serta distempel oleh Kwarcab Toraja Utara, tidak memiliki Kop Surat Kelembagaan sehingga diduga kuat dibuat dengan tidak menggunakan estimasi kebutuhan yang sesungguhnya. 

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, juga diketahui jika dalam proposal tersebut, tertulis anggaran uang saku bagi peserta Jamnas Pramuka, sebesar Rp. 1.000.000, -, tetapi di satu sisi beban kekurangan anggaran sebesar Rp. 97.003.200, -, dibebankan kembali kepada pihak sekolah sebagai gugus depan pengutus yang harus berbagi dengan orang tua peaerta, dengan perhitungan beban kontribusi sebesar Rp. 6.062.700, -/peserta dari jumlah total peserta 16 orang. 

Tak hanya itu, di dalam proposal tersebut juga di anggarkan biaya penginapan 3 orang Pimpinan Kontingen Cabang (Pinkoncab) selama di Jakarta sebesar Rp. 13.000.000, -.

Baca juga: Adies Kadir: Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

Untuk diketahui juga jika Pemerintah Toraja Utara sudah menganggarkan Hibah sebesar 100 juta rupiah untuk utusan peserta Kwarcab Toraja Utara pada Jambore Nasional Pramuka di Cibubur pada bulan Agustus mendatang. 

(Widian)